Saya terkejut di saat Bambang DH walikota Surabaya mengkritisi konversi minyak tanah ke LPG dengan tegas beliau mengatakan MENOLAK!

Dalam hati saya… tumben?

Dan beberapa hari kemudian baru saya tersenyum membaca koran karena tujuannya adalah agar Pertamina mau membantu menyalurkan dana kemasyarakatannya.

Jadi tolakan Walikota kita itu ternyata bukan didasari oleh ketidak-siapan pemerintah untuk menyediakan LPG dan kompornya pada masyarakat miskin, bukan karena protes melihat masyarakat antre minyak tanah selama berhari hari.

Akibat protes itu maka Pertamina bersedia menyumbang atau mengadakan mobil pemadam kebakaran, tapi persoalan masyarakat perihal langkanya minyak tanah, belum meratanya pembagian kompor LPG adalah tetap menjadi persoalan yang tidak tahu akan kemana penyelesaiannya, dan sekarang setelah Pertamina melangkakan atau mengurangi suplai minyak tanah agar masyarakat terpaksa beralih ke LPG (semoga bukan kembali ke kayu bakar, karena saya takut masyarakat banyak yang dibui akibat memotong ranting pohon untuk kayu bakar bisa dipidanakan dengan tuduhan ilegal logging! he..he..he..)

Pertamina sudah menaikkan harga jual LPG dengan pemanis hanya pada LPG berkapasitas 50 KG!, nanti ribut lagi karena rumah makan memakai LPG berkapasitas 3 Kg untuk rakyat miskin, sama ributnya dengan penyaluran solar atau bensin untuk Industri yang mahal dengan yang digunakan untuk aktivitas masyarakat.

Pokoknya ciri kebijakan pemerintah adalah harus ada yang jadi korban atau jadi tumbal.