Pemerintah Propinsi Jawa Timur mengidamkan adanya sebuah Pasar Induk Sayur-Mayur untuk menjadi sentra penjualan Sayur dan buah-buahan.

Sayur dan buah-buahan yang banyak dihasilkan oleh berbagai daerah di wilayah Jawa Timur ini apalagi mengingat kota Surabaya sebagai ibu kota Propinsi Jawa Timur, mempunyai posisi yang strategis dimana punya Pelabuhan Laut untuk menjangkau berbagai daerah di wilayah Indonesia Timur dan punya Bandar Udara Internasional yang melayani rute ke berbagai penjuru dunia. Sehingga tidaklah salah jika Pemprov Jatim ingin mewujudkan angan tersebut dengan membangun Pasar Induk Agrobisnis (PIA) di Jemundo Sidoarjo.

Pemerintah Kota Surabaya juga tidak mau ketinggalan ingin meraup untung dalam mimpi yang sama agar pendapatan pemkot menjadi bertambah. Jika proyek PIA dibangun dilahan milik Pemprov tapi pembangunannya dilakukan investor swasta, maka pemkot Surabaya menempuh cara lain yaitu tidak membangun dan mengelolanya sendiri tetapi mendukung pihak swasta untuk mewujudkannya, dimana lahan dan dana pembangunan murni milik pihak swasta.

Jadi pasar induk ini adalah murni milik swasta bukannya milik pemkot Surabaya, sedangkan pihak pemkot hanyalah sekedar mendukungnya saja, sehingga dipertengahan tahun 2003 mulailah rencana membangun Pasar Induk Keputran Baru (PIKB) di wilayah perumahan Griya Kebraon atau hanya kurang dari 10 KM dari lokasi PIA Jemundo!

Tapi benarkah kita memerlukan suatu wadah yang disebut pasar induk?

Bukankah di era tahun 1985 an pemprov Jatim sudah pernah membangun Pasar Induk Sayur Mayur di daerah Jl.Jemursari tetapi gagal total? kenapa? apa pernah dievaluasi berbagai penyebab kegagalan tersebut?

Dalam rentang waktu dari tahun 1985 (dibangun dan gagalnya pasar induk I) ke tahun 2007 sungguh banyak sekali kita mengalami berbagai perubahan, yaitu :

Semakin canggihnya alat komunikasi dan lancarnya jalur transportasi, semakin meluasnya dan canggihnya jasa pelayanan bank, semakin ketatnya persaingan dunia usaha, belum lagi perkembangan daerah di wilayah Indonesia Timur yang dahulu kebutuhan akan sayur-mayurnya banyak tergantung dari pasokan daerah Jawa Timur.

Sekarang lahan mereka sudah mulai produktif menghasilkan sayur-mayur dan yang terakhir dan jangan sampai dilupakan adalah sekarang adalah zamannya Otonomi Daerah dimana semua daerah harus pandai-pandai mencari peluang usaha untuk menambah dana kas daerahnya masing-masing.

Dengan berbagai perubahan diatas, maka tidaklah heran apabila para pedagang bermodal besar langsung membeli sayur/buah buahan dari sumbernya yaitu para petani di daerah penghasil sayur maupun buah-buahan tersebut.

Banyak cara yang mereka lakukan untuk mengikat hubungan dengan para petani agar mereka mendapatkan komoditi tersebut, bisa dengan memberikan uang modal/pinjaman, membeli sebelum di panen, dengan perjanjian kontrak, dengan memberikan harga yang terbaik, sehingga mekanisme pasar/hubungan dagang menjadi tercipta dan terpelihara dengan baik selama bertahun-tahun. Demikian pula hubungan antara pedagang besar dengan para pedagang/eksportir yang menjadi bagian dari jalur distribusinya sudah terpola dan terjalin dengan baik.

Bagi pedagang dan pembeli adalah nilai kepercayaan itu sedemikian berharganya, jangan sampai terjadi seperti anekdot pedagang yang dikomplain pembelinya karena merasa tertipu telah membeli 1 kg mangga yang kecut semua yang dijawab oleh pedagang : “Lho saya yang tertipu sekeranjang saja tidak ngamuk, kenapa ibu yang beli 1 kg saja kok ngamuk?”

Bagi para pedagang besar maupun eksportir mereka sudah puluhan tahun telah menginvestasikan dananya dalam bentuk kantor, gudang, ruang pendingin, truk dan karyawan kepercayaan sehingga apabila rencana pembangunan pasar induk itu terwujud apakah mereka mau : bekerjasama dan membagi kesempatan serta keuntungan dengan pengelola pasar induk dan pedagang lainnya? apakah mereka mau mendiamkan sumber penghasilan/usahanya terganggu? belum lagi jika para kepala daerah penghasil komoditi diatas akan mengeluarkan berbagai kebijakan agar daerahnya sendiripun harus mendapatkan bagian dari transaksi dagang tersebut, merekapun mungkin akan menggunakan kekuasaannya untuk membuat pasar induk (seperti Surabaya menyaingi PIA Jemundo) atau regulasi yang akan membuat para pedagang di pasar induk PIA maupun PIKB akan kesulitan mendapatkan barang dagangan atau minimal membuat harga jualnya sudah tidak dapat bersaing lagi.

Maka saya sangat yakin dan percaya bahwa proyek pasar induk PIA maupun PIKB akan gagal secara total seperti di era tahun 1985an diatas, yang akan membuat gedung pasar itu mangkrak dan merugikan para pedagang pemula yang terlanjur membeli stand pasar disitu.

Cobalah kita mengingat dan merenungkan kembali akan kejadian yang menghebohkan dunia dagang kita yaitu lahirnya Tata Niaga Cengkeh dimana penguasa yang sangat kuat mengharuskan para petani cengkeh menjual cengkehnya ke KUD yang harga belinya sudah ditetapkan oleh Badan Pengelola dan Penyangga Cengkeh (BPPC) dan hanya BPPC lah yang boleh menjual cengkeh keberbagai pabrik rokok di negeri ini, akibatnya tata niaga yang sudah tertata secara alamiah menjadi rusak berantakan, petani tidak dapat berkutik melawan penguasa sehingga melampiaskan kemarahannya dengan membabat habis pohon cengkehnya untuk diganti dengan tanaman productive lainnya karena cengkeh sudah tidak menguntungkan lagi bagi para petani, maka timbul pertanyaan apakah PIA Jemundo milik Pemprov Jatim, PIKB milik Swasta punya kekuatan untuk mengatur bisnis agro diatas? dan apakah para pedagang mau diatur-atur harus berdagang dan bertransaksi di pasar induk? apakah menyuruh pedagang itu pindah semudah membalik telapak tangan mengingat bahwa para pedagang itu tidak sekedar pindah tetapi harus membeli atau menyewa stand di pasar induk dengan harga 4-5 juta rupiah permeternya? tapi bukankah daerah atau negeri lain sukses membangun pasar induk?

Kesuksesan pasar induk di suatu daerah atau negeri janganlah hanya dilihat dari fakta suksesnya sekarang dan oleh sebab itu ingin ditiru disini, harus dilihat akan kapan waktu dibangunnya pasar induk tersebut, bagaimana situasi dan kondisi perekonomian/ perdagangan waktu itu, bagaimana perilaku atau tabiat para petani, pedagang dan konsumen disini, jarak daerah produsen dengan pasar induk misal Brebes–Jakarta berbeda dengan Trawas–Surabaya, semakin dekat daerah produsen dengan lokasi pasar induk maka akan semakin sulit untuk menarik pembeli dan pedagang.

Betulkah pasar induk menjadi sebuah solusi menjaga kebersihan kota ? saya katakan TIDAK! Persoalan sampah adalah dampak dari sebuah kehidupan dan aktivitas manusia, sampah sayur-mayur, buah sayur dan buah-buahan tidak bisa diatur dari tempat produsennya maupun dari pasar induk karena :
1. Sampah berasal dari sayur, buah sayur, buah buahan yang rusak atau membusuk akibat dari pengangkutan.
2. Sampah dari hal yang melekat atau menyatu dari komoditi tersebut, seperti Kulit pisang, kulit nanas, kulit kelapa, kulit ubi/ketela dll.
3. Sampah karena permintaan konsumen sendiri dan untuk menjaga agar komoditi itu tidak rusak atau tercemar, seperti Kelapa Muda harus utuh dengan kulitnya, Kelapa Tua harus utuh dengan tempurung dan airnya, Jagung harus utuh dengan kulitnya untuk dijadikan jagung rebus, pisang tidak dapat dijual dalam kupasan atau tanpa kulit dll.

Sehingga dimanapun akan selalu terdapat sampah, jadi bagaimana caranya kita mengelolanya?

Pihak Pemkot sendiri sudah angkat tangan dalam mengoperasikan mesin pengolah sampah yaitu Incenerator karena terbentur dengan biaya operasional yang sangat tinggi. Padahal di waktu pengadaan barang tersebut mereka sangat yakin akan manfaatnya yang besar, tapi nyatanya?

Akhir kata dengan mempertimbangkan akan berbagai hal diatas maka jelas pembangunan sebuah pasar induk akan mengalami kesia-siaan dan membuang dana yang seharusnya dapat diarahkan kepada hal yang betul-betul bermanfaat bagi kota atau propinsi ini, semoga.